Siti Fadilah : RUU Kesehatan Merupakan Konsekuensi Logis Liberalisasi

Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari (kiri) dalam acara Talk Show yang digelar Partai Gelora Indonesia. (foto : screenshoot youtube)

Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menilai, penolakan terhadap RUU Kesehatan Omnibuslaw dengan alasan terlalu liberal adalah tidak tepat. Karena liberalisasi bidang kesehatan sudah berlangsung sejak 2004 lalu.

Penilaian tersebut dinyatakan oleh Siti Fadilah dalam acara Talk Show bertajuk Pro Kontra RUU Kesehatan, Bagaimana Memahaminya? yang digelar Partai Gelora Indonesia Rabu (5/7) petang. Tampil sebagai host, Wakil Ketua Bidang Perempuan Partai Gelora Indonesia Dr. Sarah Handayani SKM, Mkes.

“RUU Omnibuslaw Kesehatan merupakan konsekuensi logis dari liberalisasi yang sudah berlangsung lama. Kalo sekarang baru takut dan khawatir ya sudah terlambat. Karena liberalisasi sudah berlangsung dari 2004. Anda tidak bisa menolak”, tutur Siti Fadilah.

Menurutnya, liberalisasi kesehatan dimulai dari UU Praktek Kedokteran tahun 2004, dimana dalam undang – undang tersebut sejumlah wewenang pemerintah dalam bidang kesehatan mulai dipreteli dan IDI memiliki peran besar dalam sistem kesehatan nasional.

“Justru ini yang neo liberal karena menjauhkan campur tangan pemerintah dari rakyatnya. Padahal di dalam UUD 45, sistem kesehatan nasional mutlak kewenangan Menteri Kesehatan. Yang tadinya pemerintah atau kementerian kesehatan menangani dokter hingga sekolah dan penempatan dokter menjadi IDI yang mengatur. Akibatnya dokter dokter yang ada di remote area hilang semua. ”, lanjutnya.

Siti Fadilah juga mengeluhkan program Jamkesmas yang digagasnya juga ditolak dan diganti dengan BPJS. Padahal BPJS menurutnya sangat liberal. Bagaimana mungkin kesehatan yang merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah namun ada satu lembaga yang memungut uang dari rakyat seperti asuransi. Padahal rakyat sudah membayar pajak.  

Saat menjadi Menteri Kesehatan, dirinya pernah protes kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai hal ini. Namun SBY saat itu dinilai tidak memberikan jawaban yang memuaskan.

Pada sisi mengembalikan wewenang bidang kesehatan kepada pemerintah, Siti Fadilah mendukung RUU Omnibuslaw Kesehatan. Namun ia juga tidak menyetujui unsur neo liberalisasinya. (hen)

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments