204 Juta Lebih WNI Memiliki Hak Pilih di Pemilu 2024

Jumpa Pers di Media Center KPU (foto : KPU)

Sekitar 204. 656.053 orang WNI telah resmi terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, sehingga bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan digelar 14 Pebruari 2024 mendatang. Untuk melayani pemilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 820.344 Tempat Pemungkutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Demikian yang terungkap dalam jumpa pers KPU di Media Center KPU yang diselenggarakan di Media Center KPU, Kamis (22/6).

Anggota KPU Betty Epsilon Idroos yang membawahi Divisi Data dan Teknologi Informasi KPU menjelaskan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) terdapat sejumlah 204.656.053  orang pemilih dengan jumlah TPS sebanyak 820.344.

“Terkait data ganda, KPU telah melakukan pencermatan dan tersisa data untuk kegandaan dalam provinsi sebanyak 672 (0,003 persen) dan data ganda antar provinsi sebanyak 1.034 (0,005 persen). Pencermatan juga dilakukan untuk data invalid tanggal lahir usia di bawah 17 tahun sebanyak 450 orang (0,002 persen) dan usia di atas 120 tahun sebanyak 38 orang (0,002 persen)”, jelas Betty seperti yang dikutip dari sumber resmi KPU.

Keterangan ini sekaligus menjawab temuan sejumlah pihak yang meragukan validitas data pemilih, terutama yang terkait dengan data pemilih usia dibawah 17 tahun dan pemilih berusia 120 tahun. Dijelaskan oleh Betty, untuk pemilih yang berusia di bawah 17 tahun memang ada. Namun karena yang bersangkutan sudah menikah wajib di data sebagai pemilih.

“sedang pemilih yang berusai 120 tahun memang ditemukan ada dan mereka wajib didata sebagai pemilih. Selain itu untuk data pemilih yang menggunakan satu huruf dalam namanya memang ada.  Sepanjang memenuhi syarat, mereka harus kami daftarkan. Aneh kalau kami (KPU) meninggalkan mereka menjadi data pemilih, tambahnya.

Sementara itu Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan di kesempatan tersebut, jika ada yang melakukan pencermatan data pemilih dan melihat adanya dugaan data invalid, Ia meminta agar temuan tersebut disampaikan kepada KPU dan mengajak untuk mencermatinya bersama.

 “Kemudian kami akan mengundang berbagai macam pihak yang berkepentingan dengan ini atau stakeholder nanti kita undang Bawaslu, partai politik, pemerintah supaya kita bisa duduk bersama-sama memerhatikan apa yang menjadi catatan dan kemudian kita klarifikasi bersama-sama, supaya kemudian fair, sama-sama membuka data dan kemudian sama-sama mengetahui data yang dimaksud itu,” tambah Hasyim.(*)

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments