Junimart Girsang Minta Pj Gubernur tidak Rangkap Jabatan

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang (foto: dpr.go.id)

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang Menegaskan agar Pejabat (Pj) Gubernur tidak boleh merangkap jabatan, sebab akan menyebabkan tidak fokus dalam pembangunan daerah. , Pj Gubernur yang merangkap jabatan akan mengakibatkan maladministrasi. Hal ini menurut Juniverakan dibahas  dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam waktu dekat.

 Persoalan ini mengemuka setelah Pj Gubernur Bangka Belitung (Babel) Ridwan Djamaluddin yang juga merupakan Dirjen Mineral Batubara Kementerian ESDM RI berhalangan hadir dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI.

“Kalau ada Pejabat masih menjabat di tempat asalnya itu menjadi maladministrasi. Ini akan kami bawa nanti, dalam rapat dengan Kemendagri supaya dievaluasi. Dia harus memilih Pj atau tetap di jabatan semula. Tadi saya tanya, pak gubernur tidak hadir itu kemana? Ke Jakarta, sudah berapa lama? Sudah seminggu, ngapain? Urusan kedirjenannya. Loh masih dirjen toh sampai sekarang? Saya kaget saja. Ini akan kita minta klarifikasi,” tegas Junimart, dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Bangka Belitung beberapa hari lalu.

Seperti yang dikutip dari dpr.go.id, Komisi II DPR RI akan berkirim surat ke Kementerian ESDM RI ntuk meminta penjelasan soal jabatan Ridwan Djamaluddin. Apakah betul dirjen ini masih aktif sebagai dirjen, padahal sudah jadi Pj.

Menurut Juniver Girsang, Menteri Dalam Negeri harus mengambil sikap bila Pj Gubernur suatu daerah masih ada yang rangkap jabatan. “Pak Menteri harus mengambil sikap, ya tentu kita akan menegur Mendagri. Kan sebelum menjadi Pj Gubernur masuk proses yang ketat, diputuskan Presiden. Setahu saya, ada syarat tidak boleh rangkap jabatan,” tegasnya lagi. (*)

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments